EkonomiNasionalRedaksi Mengurai
Koperasi Merah Putih , Bunuh Diri Sejak Awal Pembangunan
PENULIS: Teguh Eko Januari
EDITOR: Teja Ripta
10 Jun 2026, 03.16 WIB
648 VIEWS
Dengarkan BeritaAudio AI
Dengarkan narasi artikel ini secara otomatis
Cepat dan Akurat
satudetik.online • cepat dan akurat
Dengarkan narasi artikel ini secara otomatis
Waktu baca sekitar 3 menit
Lumajang satudetik.online - Akhir-akhir ini media sosial ramai dengan potret pembangunan Koperasi Merah Putih yang membuat geleng kepala.
Alih-alih berdiri di pusat keramaian desa, banyak KMP justru "nyasar" ke lokasi yang sulit dijangkau.
Ada yang dibangun di atas bukit, ujung dusun tanpa akses jalan yang bagus, bahkan di tengah hutan jauh dari rumah warga.
Gedungnya megah, catnya baru, plangnya besar bertuliskan "Koperasi Merah Putih". Namun sepi.
Yang lewat hanya angin dan suara jangkrik. Ironis, koperasi yang konsepnya "dari desa, oleh desa, untuk desa" malah menjadi koperasi yang paling sulit disambangi desanya sendiri.
Konsep Koperasi Merah Putih/KMP bagus di atas kertas: 1 desa 1 koperasi, mengurus kebutuhan dasar warga. Namun eksekusinya banyak yang pincang.
Paling fatal: pemilihan lokasi pembangunan yang asal-asalan sampai ke pelosok.
Ini 3 dampaknya apabila KMP keburu "nyasar":
1. Sepi Pembeli, Mati Usaha
Prinsip dagang paling dasar: dekat dengan pasar. Kenyataannya banyak KMP dibangun di tanah aset desa yang menganggur di ujung dusun, jauh dari jalan utama, pasar, atau balai desa.
Warga ingin membeli beras 1 kg saja berpikir dua kali karena ongkos bensin pulang pergi lebih mahal.
Warung kelontong pinggir jalan otomatis menang telak. Koperasi tanpa lalu lintas pembeli = rugi sejak hari pertama.
2. Biaya Logistik Mencekik
Salah satu unit wajib KMP adalah sembako, LPG, dan cold storage. Coba bayangkan truk distributor harus masuk gang sempit ke lokasi terpencil.
Ongkos angkut naik, harga jual ke anggota menjadi tidak kompetitif. Ujungnya KMP kalah harga dengan agen luar. Tujuan "menekan harga pokok" malah gagal karena lokasi.
3. Transparansi dan Pengawasan Amburadul
KMP wajib digital dan laporan terbuka ke anggota. Namun apabila kantornya jauh, anggota malas datang untuk memeriksa pembukuan atau mengambil SHU.
Pengurus juga menjadi "raja" karena tidak ada yang mengawasi. Lokasi terpencil = rawan pembukuan ngawur, barang hilang, koperasi menjadi koperasi siluman.
Akar masalahnya sederhana: "Yang penting ada gedung"
Banyak desa mengejar target kuantitas. Mendapat hibah tanah kosong = membangun di situ. Jarang ada kajian: apakah ini titik keramaian? Bagaimana akses jalannya? Jauh dari anggota atau tidak? Hasilnya: gedung megah tetapi kosong.
Solusinya tidak harus merobohkan dan membangun ulang
1. Uji lokasi dahulu: KMP harus berada di titik keramaian - depan balai desa, pasar desa, pinggir jalan kabupaten. Apabila gedung sudah terlanjur jadi, fungsikan sebagai gudang saja.
2. Model "KMP Keliling": Kantor pusat boleh di pelosok, tetapi buka gerai/agen di tiap RT atau titip jual di warung. Jemput bola ke anggota.
3. Gabung BUMDes: Apabila BUMDes sudah memiliki toko strategis, KMP menumpang saja. Tidak perlu ego membangun gedung baru.
KMP akan berhasil apabila anggotanya mudah menjangkau. Apabila sejak awal lokasinya sudah salah, program Rp5 miliar per desa rawan menjadi "monumen" mangkrak.***
Beri reaksi singkat untuk artikel ini. Klik kembali untuk membatalkan.
